Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dengan nilai fantastis Rp193 triliun menjadi sorotan tajam. Angka tersebut bukan hanya sekadar kerugian negara, tetapi juga menjadi simbol betapa lemahnya pengawasan dan manajemen di perusahaan energi terbesar Indonesia ini.
Ironisnya, skandal ini terjadi di tengah naiknya harga BBM dan keluhan masyarakat tentang layanan yang semakin mahal.
Belum selesai urusan Pertamina, publik dikejutkan dengan dugaan korupsi di PLN. Ada tiga kasus yang kini tengah diselidiki aparat hukum, salah satunya terkait proyek PLTU Kalbar 1. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan belum sepenuhnya terungkap, namun indikasi keterlibatan pejabat tinggi kembali mencuat.
PLN, sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional, seharusnya menjadi simbol pelayanan publik yang bersih dan profesional. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Praktik korupsi ini justru mengancam stabilitas penyediaan energi dan berpotensi semakin membebani rakyat dengan tarif listrik yang melambung.
Sebut saja kasus PT Timah dengan dugaan kerugian Rp300 triliun, skandal Jiwasraya dan Asabri yang mengguncang sektor asuransi negara, serta kasus BTS Kominfo yang memperlambat pemerataan infrastruktur digital. Semua ini menunjukkan pola yang sama: pengelolaan perusahaan pelat merah yang sarat kepentingan dan lemahnya pengawasan.
Akibatnya, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang harus menanggung dampak langsung berupa layanan yang buruk dan harga yang tidak terjangkau.
No comment